PEKANBARU: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pekanbaru dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian dan Perikanan.
Pembahasan terkait kenaikan harga bahan pokok, khususnya komoditi cabai dan komoditi lainnya tersebut dilakukan di Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Jum'at (24/6/2022).
Rapat Dengar Pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga SE didampingi Sekretaris Hj Sri Rubiyanti SIP dan Anggota lainnya Roem Diani Dewi dan Zainal Arifin SE.
Sementara dari OPD terlihat hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Ingot Ahmad Hutasuhut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Kadisketapang) Alek Kurniawan, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Kadistankan) Firdaus dan Asisten II Setdako Pekanbaru El Syabrina.
Komisi II DPRD Pekanbaru, yang membidangi masalah perdagangan dan perekonomian, memanggil tiga OPD dan TPID Kota Pekanbaru ini untuk membahas masalah kenaikan bahan pokok di Kota pekanbaru.
Sebelumnya, pada Rabu (22/6/2022), Komisi II DPRD Pekanbaru telah memanggil Disperindag untuk membahas persoalan tersebut. Namun, dari hasil pertemuan tersebut dinilai kurang menunjukkan hasil dan solusi terhadap masalah kenaikan bahan pokok.
"Mendekati hari raya Idul Adha, kita coba panggil lagi Disperindag dan dua OPD lainnya serta TPID. Mempertanyakan bagaimana menstabilisasikan kenaikan harga kebutuhan pokok ini. Khususnya, harga cabai yang melonjak tinggi ini," kata Dapot.
Ditambahkan Dapot, Disperindag sudah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga dan menjaga stok bahan sembako di Kota Pekanbaru. Salah satunya, mencari daerah yang tengah mengalami panen raya.
"Kemarin Disperindag sudah mencari cabai itu ke Bengkulu, tapi sekarang stok dari sana sudah habis. Sekarang ini, mereka sedang mencari ke Sumatera Utara," ujarnya.
Dapot menegaskan kepada Disperindag, Disketapang dan Distankan agar dapat tetap menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan di Kota Pekanbaru.
"Ketersediaan bahan pokok ini harus dijaga, jangan sampai Pekanbaru ini kekurangan pasokan. Yang ada nanti masyarakat menjerit lagi, harga naik, barang langka dan kita tidak ingin hal itu terjadi. Jadi kita ingatkan kepada tiga OPD ini agar serius menstabilkan kenaikan harga dan menjaga ketersediaan sembako," ujarnya.
Selain persoalan kenaikan bahan pokok, Komisi II DPRD Pekanbaru juga membahas terkait jumlah ketersediaan hewan kurban untuk Kota Pekanbaru.
"Jelang hari raya kurban ini tentu pengadaan sapi untuk di Kota Pekanbaru. Masalah saat ini, lagi marak-maraknya wabah penyakit. Hewan kurban itu harus ada dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban harus tetap dilaksanakan," kata Dapot.
Dapot juga mempertanyakan pengawasan hewan kurban yang dilakukan oleh Distankan Kota Pekanbaru.
"Dalam rapat, Kadistankan Firdaus menyampaikan bahwa setiap panitia kurban itu harus menerima SK kesehatan hewan (SKKH) ketika sapi itu didatangkan dari daerah asal," terangnya.
Dapot mengingatkan Distankan Kota Pekanbaru agar turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang masuk ke Pekanbaru.
"Sekalipun ada surat bebas PMK, pengawasan dari Distankan tetap harus ada. Dicek betul, sehat atau tidak karena bisa aja penyakit PMK yang masuk ke Pekanbaru itu tidak terdeteksi. Sedangakan hasil tes swab aja bisa dipalsukan. Jadi kesehatan hewan kurban ini harus benar-benar dikroscek oleh Distankan," tutup Dapot. (galeri)