PEKANBARU -- Sebanyak 13 orang Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau Masa Bakti 2022-2027 resmi dikukuhkan Gubernur Riau Syamsuar, di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (18/11/2022).
Gubernur Syamsuar meminta, dengan dikukuhkannya Dewan Pendidikan Provinsi Riau periode ini, agar dapat membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan.
"Hari ini kegiatan pengukuhan Dewan Pendidikan untuk periode 2022-2027. Dewan pendidikan merupakan mitra kami dari pemerintah daerah yang diharapkan nanti dapat membantu memberikan input terutama berkenaan dengan masalah, penyelesaian masalah-masalah pendidikan di Provinsi Riau," ujarnya.
Ia juga berharap adanya perbaikan secara bertahap yang dapat dijalankan oleh Dewan Pendidikan, agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Riau, yang juga berpengaruh pada tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Riau.
"Kita minta ada program ini bisa dibuat tahapan di 2023 apa dulu yang patut kita bisa selesaikan, kita kerjakan itu bisa bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM di Riau yang nanti kita lihat juga dari peningkatan indeks pembangunan manusia," kata Gubri.
Ia juga menambahkan bahwa program yang akan diprioritaskan sudah ada, program yamg dijalankan ini sama dengan program yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau terpilih Prof. Dr. B. Isyandi, S.E., M.Sc menyampaikan bahwa terpilihnya pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Riau masa bakti 2022-2027 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau per tanggal 31 Oktober.
"Kegiatan hari ini adalah namanya pengukuhan pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Riau Masa Bakti 2022-2027. Kita jumlahnya 13, jadi ada variasi, yang memang susunannya seperti itu dan ini di SK-kan oleh Pak Gubernur per 31 Oktober," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa sebenarnya masa kepengurusan yang lama telah berakhir pada Bulan Desember tahun 2021, kemudian terjadi perpanjangan beberapa kali oleh Gubernur Riau, mengingat proses seleksi yang dijalankan sangat panjang.
Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai program jangka pendek yang akan dilakukan oleh Dewan Pendidikan Riau yang pertama berkaitan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan di Provinsi Riau.
"Program kami ke depan jangka pendeknya adalah kita ingin melakukan yang pertama bagaimana agar mutu layanan, peningkatan mutu layanan pendidikan di Provinsi Riau ini sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur, kami ini kan memberikan bantuan terhadap mediasi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA), itu yang kami bantu," katanya.
Sebanyak 1121 SMA/SMK/MA akan menjadi catatan dan sasaran perhatian Dewan Pendidikan Provinsi Riau, mengingat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan wewenang tingkat Kabupaten/Kota.
Ia menjelaskan, Dewan Pendidikan menginginkan sekolah-sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dapat terjamin dan tergaransi untuk anak-anak lulusan sekolah, inilah yang dinamakan mutu layanan pendidikan.
"Nah jadi kita ingin, satu bagaimana agar fasilitas pendidikan yang ada di situ baik. Artinya kita mengatakan bahwa kalau ada misalnya anak-anak yang sekolah di situ diantar oleh orang tuanya maka seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi bahwa kalau dia lulus, terjamin dia bisa diterima dimana-mana. Jadi jangan misalnya dia melamar, tidak diterima, dia mau melanjutkan sekolah, tidak diterima dimana-mana, itu yang tidak bagus," ujarnya.
Selanjutnya ia menjelaskan bahwa hal kedua yang dibutukan dan menjadi perhatian Dewan Pendidikan adalah ketersediaan fasilitas pendidikan, baik untuk murid ataupun bagi guru sebagai tenaga pendidik.
"Nah yang kedua, untuk itu tentu dibutuhkan fasilitas ya, fasilitasnya tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Termasuk laboratorium, termasuk juga misalnya peralatan-peralatan sekolah, nah itu bagaimana. Kami menjadi mediasinya, yang menyediakannya dinas, kemudian yang menetapkan keputusannya adalah DPRD, kami di tengah-tengahnya gitu ya," katanya.
"Jadi bagaimana agar pemerintah dalam hal ini dapat memberikan bantuan berdasarkan prioritas daerahnya, sehingga kita dapat pelan-pelan menjadi sekolah yang memang, sekolah yang terjaminkan," tambahnya.
Selain itu ia mengatakan bahwa hal yang tidak kalah penting menjadi perhatian Dewan Pendidikan adalah perlu ditingkatkannya pemikiran dan mindset guru selaku tenaga pendidik yang dapat dilakukan dengan beberapa program.
"Bagaimana kita bisa meningkatkannya, nah ini Dewan Pendidikan berpikir bagaimana, melalui stakeholders yang ada, bagaimana kita bisa membuat program yang terencana, terstruktur, berskala, berjadwal, sehingga guru-guru ini terjadwal enak dia mendapatkan fasilitas. Misalnya pelatihan, mendapatkan fasilitas kurikulum baru, mendapatkan fasilitas informasi baru, apalagi di era digital sekarang. Jangan nanti misalnya anak-anak nya tau, gurunya tidak tau, kan lucu juga itu ya," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa inti target yang akan dijalankan oleh pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Riau adalah bagaimana mutu layanan pendidikan di Provinsi Riau dapat meningkat, sehingga dapat mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar dapat besar.
Adapun 13 orang dewan pendidikan yang dikukuhka adalah, Aiden Yusti, S.Pd., M.Si Prof. Dr. B. Isyandi, S.E., M.Sc Fauzan, M.Si, H. Fithriady Syam, S.Si, H. Herman Maskar, S.Pd., M.Si Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, Khaidir Akmalmas, S,H, Drs.H. Martius Busti, M.M., M.H, Dr. Masyhuri, S.Pi., M.Si, Maruli Tua Manik, SHI., S.H., M.H, Syafrudin, S.H., M.H Drs. H. Syahruddin, MP, Drs. H. Syamsuardi, M.Pd