PEKANBARU - Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Azlaini Agus meminta kepada Pemprov Riau untuk mempersiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mana yang akan mengelola Participating Interest (PI) 10 persen setelah alih kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina pada tahun 2021.
Hal ini dikatakan Azlaini Agus saat selesai acara seminar optimalisasi potensi Wilayah Kerja Migas Rokan bagi masyarakat Riau, Rabu (15/7/2020).
Seharusnya, kata Azlaini Pemprov membentuk BUMD baru, atau mempersiapkan BUMD yang belum pernah mengelola PI 10 persen Blok Rokan.
"Seharusnya membentuk BUMD baru, atau menunjuk BUMD yang belum pernah mengelola PI 10 persen. Karena sesuai peraturan, PT BSP yang sudah mengelola PI Blok Rokan sudah tidak bisa lagi mengelola," kata Azlaini.
Disinggung mengenai BUMD apa yang cocok untuk mengelola PI 10 persen, Azlaini mencontohkan bahwa Riau Petroleum dinilai bisa untuk mengelola, namun harus dipersiapkan dari sekarang.
"Riau Petroleum bisa, asal dipersiapkan oleh Pemda dari sekarang," kata Azlaini Agus.
Ia menjelaskan, seharusnya BUMD yang dibentuk untuk mengambil peluang di Blok Rokan tidak hanya satu. Yang pertama untuk mengelola PI 10 persen, kemudian BUMD yang mengelola bisnis to bisnis (B to B), dan BUMD yang mengelola hilirnya, untuk tenaga kerja.
Sementara itu, wakil ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan,berbicara PI 10 persen, merupakan peraturan perundang-undangan yang tinggal Pemprov untuk mengeksekusinya.
"Bicara PI 10 persen, pemprov sedang lakukan seleksi dari BUMD yang akan kelola PI 10 persen. Kita minta yang paling penting BUMD mana yang secara manajerial sehat, dan yang punya core bisnis di bidang Migas. Dan tidak boleh ketika sudah mengelola di WK yang satu juga akan mengelola WK yang lain. Jadi intinya, kita kasihlah dulu keleluasaan Pemprov untuk lakukan proses seleksi, BUMD mana yang layak. Jika nantinya gubernur nilai tidak ada BUMD yang layak, ya opsi berikutnya bentuk BUMD baru," tukasnya.