Persoalan Anak Putus Sekolah di Pekanbaru Tanggungjawab Pemko
PEKANBARU - Dinas Pendidikan (Disdik) mencatat, ada 146 anak putus sekolah di Kota Pekanbaru. Penyebab ratusan anak itu tercatat lantaran berbagai alasan, seperti sudah pindah namun masih tercatat, masalah ekonomi dan juga sudah menikah.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani saat dikonfirmasi mengatakan, persoalan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah. Hal itu sudah diatur di Undang-undang.
"Pendidikan kewajiban dari pemerintah dan diatur di dalam Undang-Undang, pemerintah daerah wajib memberikan pendidikan yang layak," kata Hamdani, Senin (18/10/2021).
Lanjutnya, berdasarkan amanat Undang-Undang, 20 persen dari APBD diperuntukan untuk pendidikan. Dengan anggaran yang sebesar itu, seharusnya tidak lagi ada anak yang putus sekolah karena permasalahan ekonomi.
"Dengan Komisi III nanti akan saya sampaikan, kita perlu tahu datanya dan lokasi tempat tinggalnya dimana dan apa alasannya sehingga 146 anak harus putus sekolah," jelasnya.
Sebelumnya, Disdik Kota Pekanbaru mengakui ada sekitar 146 anak tercatat putus sekolah. "Ada 146, itu pun dari anak-anak yang datang dari luar Pekanbaru. Mereka memang tidak sekolah dari luar," kata Kepala Disdik Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas, Rabu (13/10/2021).
Kata Ismardi, yang tercatat di Disdik Pekanbaru itu adalah NIK anak. Beberapa pemilik NIK yang tercatat itu sudah meninggal dunia. "Tapi data NIK-nya tetap mengatakan masih hidup," jelasnya.
Kemudian, ada anak-anak itu yang sekolah di Padang. Data NIK-nya masih tercatat di Pekanbaru. "Dia orang Pekanbaru tapi sekolah di Padang ya tidak terdeteksi. Tapi di data NIK ada. Datanya ada tapi orangnya tidak terdeteksi di sekolah," jelasnya.
Ia menambahkan, faktor lain anak ini tercatat ke data putus sekolah lantaran adanya data ganda dan ada dari anak-anak yang putus sekolah karena sudah menikah.
Ia menyebutkan faktor ekonomi juga bisa menjadi penyebab anak-anak putus sekolah. Tetapi angka partisipasi sekolah di Pekanbaru sudah mencapai 11,65.
"Artinya kecil sekali anak-anak yang putus sekolah. Maka angka yang kita temui tadi cuma 146," ujarnya.
Lanjutnya, untuk data tahun 2021, Ismardi menyebutkan membuat surat untuk seluruh RW melalui Camat agar membantu melaporkan anak-anak yang putus sekolah.(Parlementaria)