APKASINDO: "Dualisme Pengelolaan Dana BPDPKS, Hambat Program Strategis Jokowi"
Dr. Gulat ME Manurung, M.P.,C.APO
Laporan: Andini
Jakarta: Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi kembali mempercayakan IPB Bogor melalui dana kegiatan Program Matching Fund Gelombang III tahun 2021.
Hal mana terkait Precipalm (Precision Agriculture Platform Oil Palm) melalui FGD selama 2 hari (13-14 Desember) di Bogor yang membahas Pengembangan Sistem Hara Nutrisi dan Rekomender Pupuk pada tanaman Sawit Berbasis Pertanian Presisi dan Teknologi Satelit di Lahan Gambut.
"Riset yang dilakukan tim IPB telah dilaksanakan di lahan mineral dan gambut pada kebun milik Petani APKASINDO yang tersebar di Provinsi Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dan menyusul Provinsi lainnya," ujar Prof. Kudang B, Ketua Tim Riset IPB Precipalm pada acara FGD tersebut.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat Manurung, MP.,C.APO, ketika dihubungi melalui telepon menjelaskan bahwa kerjasama tripartite (IPB, APKASINDO & Pupuk Kaltim) ini sudah berjalan selama 3 tahun.
"Ini bukan penelitian laboratorium, tapi action. Jadi, hasilnya juga langsung nampak dan mulai dirasakan petani sawit terkhusus di lahan mineral. Semua petani bisa memanfaatkan teknologi ini dengan cara menghubungi Tim IPB-APKASINDO dan selanjutnya satelit akan diarahkan ke titik kordinat yang diusulkan untuk diracik rekomendasi pemupukannya," kata Gulat.
Tapi semua teknologi canggih inikatanya akan sia-sia, karena kami Petani tidak sanggup membeli pupuk, kenaikan harga TBS saat ini seakan tidak ada arti bagi kami," katanya.
Gulat berharap BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dapat melihat teknologi precipalm ini untuk meningkatkan produktivitas TBS Petani melalui ketersediaan pupuk ke petani.
"BPDPKS didirikan yang salah satu tujuannya adalah pendanaan Sarpras untuk Petani (seperti pupuk dan prasarana lainnya).Semua harus berlari, tidak ada waktu lagi, terkhusus dalam mendukung Program Dana Sarpras (sarana dan prasarana). Untuk merealisasikan pupuk bagi Petani Sawit, supaya jangan sia-sia teknologi canggih ini, yang sudah susah payah diciptakan IPB dan Timnya," kata Gulat.
Jika tahun 2022 nanti BPDPKS, lanjutnya tidak juga merealisasikan sarpras, terkhusus pupuk, kami akan mempertimbangkan hak hukum petani.
"Petani akan menggugat BPDPKS ke Pengadilan, karena kami menganggap BPDPKS lalai melaksanakan tugasnya," tegasnya.
Sejak berdirinya BPDPKS belum Rp1 pun dana ini terealisasi. Dan uang yang dikumpulkan BPDPKS tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan berkurangnya harga TBS/kg Petani karena Pungutan Eksport CPO, kami otomatis terbebani dan kami petani tidak berkeberatan, karena tujuannya sangat mulia.
"Ya, kami sedang kesulitan pupuk dengan harga saat ini sudah tidak masuk akal lagi harga pupuk pada 1 tahun terakhir yang harganya melambung tinggi, sampai 200% kenaikannya," ungkap Gulat.
"Harusnya BPDPKS peka dan tanggap dengan hal ini. Jangan hanya beretorika saja, dengan menyebutkan sekian ratus M sudah disiapkan untuk Sarpras sejak 3 tahun lalu, tapi realisasinya selalu 0% tiap tahun," ujar Gulat dengan intonasi tinggi.
"Semua akan rugi, petani dan khsusunya pendapatan negara (devisa) karena kami tahun 2021 ini praktis tidak ada yang memupuk. Kalaupun ada yang memupuk hanya ¼ dosis anjuran. Dipastikan pertengahan 2022 produksi TBS kebun rakyat yang 7,68 jt ha (42%) akan anjlok, semua akan dirugikan, karena produksi CPO kita akan terimbas anjlok," ujar Gulat.
"Ayo BPDPKS, harus berani keluar dari zona nyaman, ujar Gulat menyemangati. Kalau ada masalah terkait mengapa sarpras belum jalan, harus dibuka ke kami Petani, apa masalahnya?, meskipun kami sudah bisa memetakan apa itu permasalahannya," ujar Gulat tanpa merinci.
"Kami akan bersurat kembali ke Komisi IV DPR RI supaya terbuka semua apa sesungguhnya permasalahnnya. "Karena terlampau lambat capaian program cemerlang Presiden Jokowi ini, terkhusus PSR dan Sapras," katanya.
Gulat menyebut banyak sekali persoalan dan hambatan di PSR ini dan bolak-balek dari tahun ke tahun itu juga masalahnya, seperti 'ular tangga'.
"Belum lagi campur tangan 5 kementerian pembantu Presiden yang semua memiliki aturan yang berbeda, seperti 'jambak-jambakan', semakin gak karuan progresnya program strategis nasional ini, dan Pak Jokowi harus diberitahu" ujar Gulat yang juga Ketua Bravo-5 Relawan Jokowi-Amin.
"Selain itu, dualismenya pengelolaan dana Pungutan Ekspor CPO ini semakin sinergis memperlambat capaian target BPDPKS," ujar Gulat.
"Ibarat kenderaan, mobilnya di titip di BPDPKS, tapi STNK nya dipegang oleh Dirjenbun," katanya.
"Tentu BPDPKS tidak berani menjalankan mobil tanpa STNK, ini semua harus di evaluasi, ujar Gulat sebagai catatan akhir tahun 2021," kata Gulat.**