Setahun Menjelang Jabatan Berakhir, Firdaus-Ayat Harus Tuntaskan Isu Lingkungan
PEKANBARU - Satu tahun menjelang berakhirnya jabatan Firdaus-Ayat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru masih menyimpan isu lingkungan sebagai pekerjaan rumah.
Di tahun terakhir masa jabatannya, DPRD Pekanbaru mendukung serta mendesak agar Firdaus-Ayat dapat menyelesaikannya.
"Terutama isu lingkungan, ada beberapa aliran sungai yang ketika hujan meluap sehingga menjadikan banjir," kata anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, Kamis (24/6/2021).
Politisi PAN ini mendesak serta mendukung agar walikota dan wakil walikota di akhir masa jabatannya menyelesaikan normalisasi sungai supaya aliran sungai yang mengalami pendangkalan dapat diatasi.
Selain itu untuk meringankan pekerjaan, Roni menyarankan agar Pemko Pekanbaru mau untuk berkirim surat ke Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS). "Terutama Sungai Sail yang setiap musim hujan meluap," tutupnya.
Normalisasi Sungai Sail
Rencana normalisasi Sungai Sail sampai kini belum terealisasi. Dinas PUPR Kota Pekanbaru masih menunggu alat berat dari Badan Wilayah Sungai Sumatra (BWSS).
"Kita masih menunggu alat dari BWSS," kata Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Rabu (23/6/2021).
Kata Indra, BWSS meminta PUPR yang menjadi penanggung jawab pekerjaan normalisasi Sungai Sail yang sering meluap dan menyebabkan banjir itu. Misalnya, kalau seandainya ada properti, tumbuhan dan lain itu menjadi tanggung jawab Dinas PUPR.
"Kita sekarang sedang menginventarisir itu. Nanti kita negosiasikan dengan yang punya, apakah dibayar atau mereka bisa mengikhlaskannya. Karena itu kan rata-rata di Sempadan Sungai," kata Indra.
Lanjutnya, dua alat yang ditunggu dari BWSS jenis Long Arm. Unit ini memudahkan mengeruk dasar sungai untuk membersihkan sedimen yang menumpuk.
Jika nanti pemilik properti meminta ganti rugi, kata Indra harus dibicarakan dengan dinas Pertanahan. Otomatis, harus ada juga anggaran untuk menyelesaikan itu.
Namun, Ia mengaku belum ada pembicaraan dengan dinas tersebut. "Belum (dibicarakan), baru kita data saja. Rumah tidak banyak, mungkin ada dua atau tiga rumah. Itu pun tidak rumah permanen juga," jelasnya. (Parlementaria)