Heri Purwaliantoro, Resmi Pimpin IWO-Jawa Tengah
CEO INDODAX LUNCURKAN NFT, BISA DAPAT BAGI HASIL 12% PER TAHUN
Danpuspom TNI & Kapolda Riau harus Tuntaskan Kasus Ini
Naik 3,2 Persen, Segini UMP Riau Tahun 2024

PEKANBARU - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Imron Rosyadi mengatakan pihaknya telah tuntas melakukan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2024 bersama Dewan Pengupahan. Hasilnya disepakati bahwa UMP Riau tahun 2024 naik menjadi Rp3.294.625.
"Untuk besaran UMP ini alhamdulillah sudah ditetapkan, namun belum di-SK-kan oleh Pak Plt Gubernur Riau. Yakni Rp3.294 625," katanya, Kamis (16/11/2023).
Angka ini, kata Imron naik 3,2 persen dari tahun lalu dimana pada 2023 UMP Riau sebesar Rp3.191.662.
"Untuk penetapannya kita tunggu dulu SK Plt Gubernur Riau, dan setelah itu baru bisa berlakukan," tukasnya.
Untuk diketahui, kenaikan UMP ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selain itu, PP ini juga bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat, adanya kepastian hukum bagi dunia usaha dan industri. Sekaligus mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah.
Wabub Rohil Resmikan PAMSIMAS
Laporan: Mas Pur (Rohil) Wakil Bupati Rokan Hilir (Wabup Rohil), H Sulai.
Harga Pinang Kering di Riau Turun Pekan Ini
PEKANBARU - Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebun.
Gandeng Anggota DPR RI Abdul Wahid, Bank Indonesia Riau Gelar Edukasi CBP Rupiah
PANDAU - Bank Indonesia Perwakilan Riau gencar melakukan edukasi Cinta, Ba.
Tak Ada Korelasi dengan Penurunan Covid-19, Dewan Tegaskan Penutupan Jalan di Pekanbaru harus Dievaluasi
PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Yasser Hamidy menilai penutupan jalan yang dila.
Riau Diperkirakan Terima PI Pertamina Sebesar 1 Triliun Lebih
PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa khusus untuk parti.
Sabarudi: Masyarakat Telah Bayar Pajak, Bapenda Harus Tegur DLHK Pekanbaru
Muhammad Sabarudi, anggota DPRD Kota Pekanbaru meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk me.