By: Yanuar Burhan
Problema Pembangunan di Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari pembangunan fisik dan masyarakatnya.
Untuk itu, dipandang perlu suatu perencanaan yang matang dan butuh proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat. Dengan memperhitungkan sumber daya yang ada!
Masalah pembangunan di suatu daerah dikatakan terencana apabila: pembangunannya mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol. Serta manfaat yang setara dan seimbang. Yang diterima segenap lapisan masyarakat.
Bengkalis dengan pulau-pulau terluar. Berbatasan lansung dengan negara tetangga (Malaysia).
Ini menjadi tofik pembangunan penting. Pasal adanya aktivitas ekploitasi kekayaan alam secara ilegal oleh pihak luar: Ilegal Logging, Ilegal fishing yg marak terjadi menyebabkan rusaknya lingkungan hidup.
Lemahnya sistem pengawasan kawasan perbatasan menimbulkan potensi terhadap kejahatan lintas negara (Internasional Crime).
Imbasnya, perdagangan narkoba dan perdagangan Manusia makin marak.
Perubahan sosial pada masyarakat Bengkalis tercermin bila dicermati terkait dgn banyak hal.
Di antaranya disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah. Di era pemerintah Amril Mukminin, misalnya.
Amril, memposekan pembangunan di wilayah daratan seperti ; Mandau, Pinggir, Tualang Mandau, dan Bathin Solopan, berupa fisik sarana dan prasarana.
Sehingga program Zona Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle dalam kerjasama Tiga Negara Kawasan Pertumbuhan Serumpun terabaikan...!
Bahkan, mengangkangi KEPRES NO 78 thn 2005, tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
Artinya, ketimpangan pembangunan Bengkalis 5 tahun belakangan yang mencuatkan berbagai problema, mengemuka dari: Kawasan Pulau yang di- anak tiri - kan
Itulah ego pembangunan yg bernotabene buruknya perhatian Pemerintah Daerah seperti tidak memiliki cetak biru (Blue Print).
Sehingga,banyak dilakukan salah kaprah terhadap pembangunan pulau-pulau terluar yang menjadi garis terdepan dengan negara lain.
Pembangunan Pulau-Pulau Terluar mustinya menjadi prioritas. Dioptimalkan! Karena penting untuk a pertahanan dan ketahanan, ekologi, dan ekonomi.
Salah satu gagasannya adalah melanjutkan pembangunan wilayah ini secara berkelanjutan.
Kita masih trauma dgn kejadian Pulau Sinpadan dan Pulau Ligitan yg harus kita lepaskan kedaulatannya. Sebab, dinilai tidak melakukan pengelolaan efektif.
Ini sangat merugikan bagi negara serta membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan.
Selain merugikan secara ekonomi.
Paling tidak di era Bupati sebelumnya Herlyan Saleh Masyarakat Bengkalis masih menikmati penambahan akses Jalan Beton,
Jika di akhir tahun 2010 hanya 477.03 Km maka pada Ahir tahun 2015 bertambah menjadi 674.78 Km.
Peningkatan Jalan Beton bertambah sekitar 41,45 % dalam masa jabatannya 5 tahun.
Di era Pemerintahan Bupati Amril Mukminin upaya jemput bola anggaran dana APBN utk alokasi Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar hanya sebuah wacana yang tak terealisasi.
Di sisi lain, reklamasi pantai untuk membentengi keruntuhan tebing pantai, terbengkalai.
Puluhan kilo meter garis pantai mengalami abrasi di Utara Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, kini memprihatinkan.
Dalam situsi demikian, justru Pemerintah Daerah Bengkalis membiarkan aktivitas perambahan hutan. Buktinya, manggrove sebagai benteng alam, disulap menjadi ratusan tambak udang.
Program.pembiaran ini, tentu eksis merusak ekosistem kehidupan lingkungannya. Hanya karena pembiaran !
Efek sosial ditengah Masyarakat Bengkalis karena minimnya perhatian Pemerintah Daerah, tidak kalah tragis.
Minimnya peluang untuk lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal, meningkatnya angka eksodus Pekerja Tempatan hijrah ke Negeri Jiran adalah representasi lemahnya inisiatif Pemerintah Daerah.
Minimnya pembangunan imprastruktur dan imvestor luar masuk ke daerah Kabupaten Bengkalis sama sekali tidak bisa mendongkrak ekonomi Masyarakat.
Bahkan, dampak sosial yang tinggi dgn banyaknya kasus kejahatan yg timbul seperti perdagangan obat bius & narkoba. (Bersambung)